oleh

Politik Identitas, Mengapa Dipersoalkan?

-Opini-7 views

JAKARTA.OKEYBOZ.COM, OPINI – “Jangan pilih calon yang gak qunut”. Ini politik identitas bukan? “Jangan pilih calon yang gak ziarah kubur?”. Ini jelas narasi politik identitas. Hal ini lumrah terjadi di kampung saya Jawa Tengah, dan tempat saya pernah kos di Jawa Timur.

Lucunya, para politisi yang teriak seperti inilah yang sering mempersoalkan politik identitas. Satu sisi mereka mempraktekkan politik identitas, disisi lain mereka mengutuknya. Semacam ada kemunafikan dalam diri para politisi ini.

Preferensi sosiologis adalah fakta yang ada dalam masyarakat. Dan seringkali gaungnya membesar ketika musim pemilihan umum. Ini natural, dan berlaku di sepanjang sejarah perpolitikan Indonesia. Orang NU pilih calon dari NU. Disini Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) selalu dapat limpahan suara terbanyak dari warga NU. Orang Muhammadiyah pilih calon dari Muhammadiyah. Partai Amanat Nasional (PAN) menikmatinya. Orang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pilih kader HMI, orang Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) pilih kader GMNI, begitu juga Ansor dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

“Al-ijtima’ dharuriyun linauil insan”, kata Ibnu Khaldun. Solidaritas adalah keniscayaan sosial. Apakah berbentuk mekanik atau organik, solidaritas sosial akan selalu ada di sepanjang sejarah, kata Emile Durkheim.

Itu baru bicara ormas. Belum lagi bicara etnis. Terutama saat pilkada, “putra daerah” seringkali menjadi isu utama dalam ritual demokrasi lima tahunan. Setiap daerah merasa nyaman jika yang terpilih adalah putra daerahnya. Satu etnis, satu budaya dan satu bahasa.

Gak usah heran jika Umat Islam pilih calon muslim seperti yang terjadi di wilayah Jawa, Umat Kristiani pilih calon Kristen, seperti yang terjadi di Papua dan Menado, Umat Hindu pilih calon dari Hindu sebagaimana yang terjadi di Bali. Selama ini, pilihan politik semacam ini dianggap lumrah dan diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari kewajaran sosiologis.

Baca Juga  Wetmen Sinaga: Pertambangan Rakyat Harus Sesuai UU yang Berlaku

Solidaritas sosial akan terbentuk secara natural sesuai ikatan dan kekuatan hubungan yang terjadi di kelompok tersebut. Bisa agama, etnis, organisasi atau profesi.

Mereka yang menyoal politik identitas umumnya karena tak memiliki identitas yang kuat. Atau berada dalam kelompok minoritas yang tak bisa memberi dukungan suara signifikan untuk menang dalam pemilihan. Cara efektif untuk meruntuhkan kekuatan lawan adalah dengan mengutuk  politik identitas, agar solidaritas kelompok pendukung lawan bisa beralih suaranya. Disini, isu politik identitas dimainkan. Dan yang paling sensitif dari isu identitas itu adalah agama, kemudian etnis.

Politik identitas bukan harga mati, kemutlakan politik, dan satu-satunya penjamin kemenangan. Banyak kasus dimana calon dari kubu mayoritas dikalahkan dalam pemilihan oleh calon dari kelompok minoritas. Faktor kekuatannya ada pada prestasi. Idealnya, calon terpilih adalah yang paling berprestasi. Jika prestasi sudah mendapat pengakuan masyarakat, maka politik identitas tak terlalu efektif lagi pengaruhnya. Politik identitas hanya berpengaruh jika para calon tidak mampu menunjukkan prestasi yang kuat dan menonjol.

Secara teoritis, politik identitas hanya bisa dinetralisir pengaruhnya dengan kekuatan prestasi. Jika anda punya prestasi yang diterima publik, maka akan banyak kelompok yang memberikan simpati. Tanpa menyoal identitas, anda akan mendapatkan  dukungan dari banyak kelompok tersebut. Lintas agama, lintas etnis, lintas profesi dan lintas golongan. Sekat-sekat identitas itu hanya akan terbuka pintunya dan runtuh temboknya dengan prestasi.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *