oleh

Koperasi Produsen SSS Sebagai Pengusul Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM)

JAKARTA.OKEYBOZ.COM- Dietjew Mawunta, Ketua Koperasi Produsen Swara Seknas Sejahtera (SSS) mengatakan Koperasi SSS adalah koperasi yang sudah berbadan hukum sebagamana yang tertuang dalam AHU-0005589.AH.01.26.TAHUN 2020. Sehingga koperasi SSS adalah koperasi yang di perbolehkan pemerintah, untuk mengajukan dan atau mengusulkan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) sebagai calon penerima Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM).

“BPUM dalam hal ini menjadi program Kementerian Koperasi Dan UKM lewat deputi bidang pembiayaan. Koperasi. Tentu Koperasi SSS akan mengusahakan anggotanya bisa mendapatkan peluang bantuan modal usaha, agar bisa bangkit di tengah pandemi ini,” kata Dietjew Mawunta, Ketua Koperasi Produsen SSS pada Senin (22/02/2021).

Menurutnya, bahwa tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Koperasi Produsen Swara Seknas Sejahtera dalam mengawal program BPUM ialah sebagai salah satu koperasi yang membantu program pemerintah. Tentu dalam hal ini Kementerian Koperasi Dan UKM melakukan pendataan UKM yang kurang mampu akibat terdampak wabah virus corona.

Lanjutnya, dengan membentuk korlap/sub korlap sebagiamana yang terurai dalam SK No.13/kop.prod.sss/XII-2020 di setiap provinsi, kota dan kabupaten untuk diusulkan kepada kementerian koperasi dan UKM.

“Korlap/sub korlap yang dimandatkan oleh Koperasi Produsen Swara Seknas Sejahtera ialah korlap/sub korlat yang nama-nama nya yang tercantum dalam SK No.13/kop.prod.sss/XII-2020. Selanjutnya, akan mendapatkan surat tugas resmi dari Koperasi Produsen Swara Seknas Sejahtera, dengan mengikuti persyaratan yang di himbau oleh kementerian koperasi dan ukm,” terangnya.

Kata Dietjew Mawunta, bahwa kriteria yang berhak mendapatkan BPUM ialah; Memiliki usaha berskala mikro, Warga Negara Indonesia (WNI), Bukan aparatur sipil Negara (ASN) dan Tidak sedang memiliki pinjaman di bank dan kredit usaha rakyat (KUR). Selain itu Pelaku usaha mikro yang memiliki alamat berbeda antara domisili dan lokasi usaha, maka dapat melampir surat keterangan usaha (SKU).

Baca Juga  Mengenang Ricky Yacobi, Legenda yang Menyayangi Sepak bola Indonesia

Kata dia, Koperasi Produsen Swara Seknas Sejahtera tidak punya wewenang atau otoritas untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan BPUM. Sebab yang berhak menentukan atau menyeleksi siapa yang berhak menerima atau mendapatkan BPUM adalah kementerian koperasi dan bank yang ditunjuk oleh pemerintah terkait.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *