oleh

Diskusi Dunia Usaha Kadin dan KPK Untuk Pencegahan Korupsi, Bamsoet: UU Cipta Kerja Cegah Korupsi Melalui Deregulasi dan Debirokratisasi Berbagai Peraturan

JAKARTA.OKEYBOZ.COM – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan bahwa kelahiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lepas dari peran MPR RI. Cikal bakal kelahiran KPK diawali lahirnya Ketetapan MPR RI Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Selanjutnya melalui Ketetapan MPR RI Nomor VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, MPR mengamanatkan dibentuknya kelembagaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketetapan MPR RI Nomor VIII Tahun 2001 tersebut masih berlaku hingga kini.

“Amanat Ketetapan MPR tersebut juga menyiratkan pesan penting kepada penyelenggara negara, dalam hal ini Pemerintah dan DPR, untuk mengkaji dan mengevaluasi seluruh regulasi peraturan perundang-undangan terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Baik dalam aspek penyederhanaan, sinkronisasi, konsistensi, efektivitas dan penekanan fungsi preventif pencegahan,” ujar Bamsoet dalam Diskusi Panel KADIN Indonesia ‘Dunia Usaha dan Pencegahan Korupsi’, dalam rangkaian Peringatan Hari Anti Korupsi Se-dunia di Gedung Kadin Indonesia, Jakarta, Kamis (10/12/20).

Turut hadir antara lain Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, dan Ketua Panitia Diskusi Panel Reginald F. Engelen. Hadir pula berbagai perwakilan dunia usaha, antara lain Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Industri Penunjang Migas (INPEMIGAS), Asosiasi Pemboran Minyak, Gas, dan Panas Bumi Indonesia (APMI), Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI), Indonesia National Shipowner Association (INSA), Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan Raya (ORGANDA), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), serta Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI).

Ketua DPR RI ke-20 ini menilai, setelah hampir 19 tahun, implementasi dan manifestasi de-regulasi seluruh peraturan perundang-undangan tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan Tap MPR tersebut belum sepenuhnya terealisasi. Dari dunia usaha, misalnya, berbagai kebijakan yang diterbitkan pemerintah dinilai masih merugikan pengusaha. Semisal bila dirujuk pada sektor pajak, perizinan, dan lingkungan. Sehingga, disinyalir menjadi salah satu pemicu lahirnya perilaku korup yang melibatkan pihak swasta dan dunia usaha.

Baca Juga  Politik Miras, IPPMI : Investasi Baru ditolak, Pabrik Masih Berjalan Hingga Izin Impor Miras

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *