oleh

Mana Yang Lebih Genting, Berlakunya UUD-45 PALSU atau Baliho HRS?

-Opini-0 views

OPINI- jakarta.okeyboz.com – Berlakunya UUD-45 palsu telah menyebabkan disfungsi berbagai institusi negara, yang pertama adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang tadinya sebagai lembaga tertinggi negara sekaligus pelaksana kedaulatan rakyat, mengalami disfungsi sebagai lembaga negara biasa dan kehilangan fungsi untuk menetapkan UUD, menetapkan GBHN karena GBHN dihapus, menetapkan mandataris MPR, karena Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh partai-partai dan minta persetujuan rakyat melalui pilpres.

Berbagai akibat dengan diberlakukannya amandemen itu beruntun dikurun lebih dari 20 tahun reformasi, DPR juga telah mengalami disfungsi, antara lain kehilangan fungsi anggaran, fungsi legislasi dan fungsi pengawasan akibat disahkannya UU No.2 tahun 2002 tentang Covid-19, tentu saja landasan hukum tertingginya adalah UUD-45 palsu alias UUD 2002.

Juga terdapat 76 Undang-Undang baru hasil reformasi yang merupakan pesanan asing, ini berdasarkan kajian BIN pada tahun 2006 lalu, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing.

UU lainnya adalah UU Tentara Nasional Indonesia, selama ini UU ini dinilai justru mengerdilkan peran TNI di masyarakat, padahal Indonesia memiliki potensi konflik dan potensi ancaman yang sangat besar.

Contoh terbaru saja, fenomena diturunkannya baliho HRS oleh pasukan gabungan atas perintah Pangdam Jaya, padahal pemasangan dan pencopotan baliho, spanduk dan materi promosi luar ruang lain adalah kewenangan Satpol PP. Jelas, baliho itu urusannya siapa. Sebegitu gentingkah negara hingga pasukan elit Kopasus, Korp Marinir dan Paskhas beserta tank dan panser diturunkan. Apakah di UU TNI tercantum tugas pokok TNI menurunkan baliho? Kalau alasannya membantu pemerintah daerah, memangnya selama ini Pemda tidak mampu hanya sekedar menurunkan spanduk dan baliho?

Di negara lain, tentara berperang demi kedaulatan, hanya disini tentara berperang melawan spanduk tak bersenjata sampai harus mengerahkan tank dan kendaraan perang. Alangkah memalukannya.

Baca Juga  Kasus Jiwasraya Menyeret WanaArtha Life: Apa Kabar OJK? Nasabah Dikorbankan Lagi?

Hal ini tidak akan terjadi kalau semua pihak mengacu pada UUD-45 yang disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945, sementara yang berlaku sekarang adalah UUD-45 yang disahkan oleh MPR melalui Ketetapannya tanpa nomor tgl 10 Agustus 2002.

Dualisme ini tentu harus segera diakhiri, mana UUD yang dinyatakan berlaku, pertanyaan pertama apakah UUD-45 yang disahkan oleh PPKI tidak berlaku dan sudah dicabut? Tentu sulit menjawabnya, karena tidak pernah ada pernyataan hukum yang menyatakan bahwa UUD-45 yang disahkan oleh PPKI itu dicabut dan tidak berlaku.

Yang terjadi, tiba-tiba saja, tanggal 20 Agustus 2002, MPR yang dipimpin oleh Amien Rais menetapkan UUD yang isinya berubah diberlakukan. Judul dan Pembukaannya sama, tapi isinya berubah hampir 300%, dari 16 Bab, 37 pasal dan 65 ayat, menjadi 20 Bab (tanpa Bab IV, artinya Bab IV kosong), 73 pasal dan 194 ayat.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *